Optimalisasi mekanisme pengamanan jelang Pilkada 2024 terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Sebagai upaya peningkatan kinerja personel, Polri mewajibkan pemeriksaan kesehatan yang ketat bagi anggotanya, yang mencakup aspek kesamaptaan dan psikologi sebagai persyaratan dasar untuk terlibat langsung dalam segala rangkaian kegiatan pengamanan pemilu.
“Saya wajibkan Karo SDM (Kepala Biro Sumber Daya Manusia) bekerja sama dengan Kabiddokkes (Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo
Yang lolos pemeriksaan kesehatan baru diberikan rekomendasi boleh terlibat langsung di dalam seluruh rangkaian pengamanan Pilkada, khususnya pada saat pendistribusian logistik pemilu ke TPS-TPS termasuk juga pada saat pencoblosan sampai dengan penghitungan dan penggeseran hasil penghitungan,” sambungnya lagi menjelaskan.
Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi terjadinya sakit serius atau bahkan kematian di kalangan anggota kepolisian saat bertugas.
“Jadi kondisi (personel yang ditugaskan) harus betul-betul sehat. Kita memitigasi jangan sampai terjadi fatalitas seperti tahun-tahun atau pemilu sebelumnya. Kami harus yakinkan bahwa kondisi seluruh anggota yang terlibat langsung (pengamanan) ini kesehatannya, kesamaptaannya dan psikologinya dalam kondisi baik,” terang Irjen Dedi.
Pengalaman dari pengamanan Pilpres serta Pileg sebelumnya menunjukkan bahwa personel Polri di lapangan telah menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi. Irjen Dedi menekankan pentingnya kondisi prima personel untuk mendukung semangat tinggi tersebut dalam menghadapi tantangan fisik yang ada.
Sebagai elemen pendukung lainnya, siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) juga bisa dilibatkan dalam pengamanan kantor polisi jika situasi mengharuskan.
“Saya sudah perintahkan juga seluruh siswa yang ada di SPN, nanti apabila situasi dibutuhkan perkuatan untuk menjaga kesatuan baik tingkat polres, tingkat polda, itu bisa dilibatkan. Ibaratnya ini latihan kerjanya, jadi khusus fokus pada pengamanan di mako (markas komando) tingkat polres dan polda,” jelas Irjen Dedi.
Ada pula skema penguatan berjenjang yang dilakukan oleh Polri, dari tingkat Polda ke Polres, serta Polres ke Polsek.
“Personel Polda bisa back-up personel Polres yang memang butuh. Demikian juga Polres harus memback-up kalau ada polsek yang membutuhkan. Dan itu semua sudah dihitung oleh Sops, dan kebutuhan seluruh anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan mulai dari TPS hingga rangkaian seluruh kegiatan Pilkada ini sudah dihitung semua. Termasuk rencana kontijensi juga sudah disiapkan,” pungkas mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini.
Dengan serangkaian persiapan yang mendetail dan terstruktur ini, Polri menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada 2024.
Strategi pengamanan yang matang, termasuk kesiapan logistik dan personel yang terlatih, diharapkan akan menjadi kunci utama kelancaran Pilkada yang aman dan damai.
